Kesalahan umum dalam sertifikasi halal di Indonesia merupakan salah satu alasan paling mahal mengapa perusahaan asing harus menunggu, ditolak, atau tidak dapat memasuki pasar. Banyak eksportir tidak bermaksud melanggar aturan; mereka hanya tidak memahami bagaimana sistem halal Indonesia bekerja dalam kehidupan nyata.
Indonesia memperlakukan sertifikasi halal sebagai persyaratan akses pasar yang diatur, Ini bukan sekadar label simbolis atau sukarela. Perusahaan asing yang menganggapnya enteng sering kali baru menyadari terlambat bahwa kesalahan kecil dapat memicu konsekuensi regulasi dan komersial yang besar.
Mengapa Perusahaan Asing Sering Melakukan Kesalahan Saat Mendapatkan Sertifikasi Halal
Sebagian besar produsen asing berpengalaman dengan standar internasional seperti FDA, EFSA, GMP, atau ISO. Kerangka halal Indonesia memiliki pendekatan regulasi yang berbeda yang mengintegrasikan jaminan keagamaan dengan kontrol resmi pemerintah. Sertifikasi halal di Indonesia adalah:
- Wajib untuk berbagai macam produk yang terus bertambah,
- Diberlakukan oleh otoritas nasional,
- Berkaitan erat dengan impor, distribusi, dan komersialisasi.
Hal ini menciptakan kurva pembelajaran yang curam bagi perusahaan yang tidak terbiasa dengan tata kelola halal di Indonesia, sehingga kesalahan menjadi hal yang cukup umum terjadi.
Sekilas tentang Kerangka Regulasi Halal di Indonesia
Indonesia menerapkan sistem otoritas ganda untuk produk yang diatur secara halal:
- BPJPH Mengelola sertifikasi halal di bawah Sistem Jaminan Produk Halal.
- BPOM Mengawasi pendaftaran produk, keamanan, pelabelan, dan klaim.
Suatu produk mungkin lolos registrasi BPOM tetapi tetap gagal memasuki pasar jika sertifikasi halal tidak ada, tidak lengkap, atau salah cakupan. Banyak Permasalahan kepatuhan halal di Indonesia Hal ini berakar dari memperlakukan proses-proses tersebut sebagai terpisah atau berurutan, alih-alih saling terkait.
Kesalahan Sertifikasi Halal Paling Umum di Indonesia
Perusahaan dari negara lain cenderung melakukan kesalahan yang sama di berbagai bidang, mulai dari kosmetik dan suplemen makanan hingga produk-produk terkait medis.
- Dengan asumsi “Bukan Hewan” berarti Halal
Perusahaan seringkali percaya bahwa produk nabati atau sintetis secara otomatis halal. Padahal kenyataannya, pelarut, bahan tambahan, bahan pembantu pengolahan, dan risiko kontaminasi silang semuanya dievaluasi.
- Memulai Sertifikasi Halal Terlalu Terlambat
Salah satu yang paling sering terjadi kesalahan pendaftaran halal Proses sertifikasi halal dimulai setelah formulasi produk atau pendaftaran BPOM (British Pharmacopoeia Organic Matter) diselesaikan. Perubahan pada tahap akhir seringkali memaksa reformulasi atau revisi dokumen.
- Ketergantungan Berlebihan pada Sertifikasi Asing
Persetujuan FDA, tanda CE, atau sertifikasi GMP membantu memastikan keamanan, tetapi tidak dapat menggantikan verifikasi halal. Pejabat Indonesia membutuhkan bukti dan dokumentasi bahwa sesuatu itu halal.
- Pengungkapan Bahan dan Pemasok yang Tidak Lengkap
Tidak adanya deklarasi halal dari pemasok hulu seringkali menunda atau menghambat sertifikasi. Hal ini terutama umum terjadi pada bahan-bahan yang berasal dari berbagai sumber atau rantai pasokan global.
- Mitra Lokal yang Tidak Selaras
Distributor atau pemegang lisensi dapat menolak untuk menjual produk yang membuat mereka berisiko terhadap kepatuhan halal, terlepas dari potensi komersialnya.
Risiko Bisnis Akibat Kesalahan Kepatuhan Halal
Kesalahan halal bukan hanya masalah administratif. Kesalahan tersebut berdampak langsung pada risiko komersial, termasuk:
- Penundaan pengurusan impor,
- Penolakan oleh distributor dan pengecer,
- Ketidakmampuan untuk mendaftarkan produk di platform e-commerce utama,
- Kehilangan momentum peluncuran,
- Risiko reputasi di mata regulator dan konsumen.
Kegagalan dalam mematuhi standar halal dapat mengganggu strategi memasuki pasar dari sudut pandang manajemen risiko.
Cara Menghindari Masalah Kepatuhan Halal di Indonesia
Perusahaan yang sukses di Indonesia mendekati sertifikasi halal sebagai bagian dari arsitektur masuk pasar mereka, bukan sebagai tugas pasca-registrasi. Praktik terbaik meliputi:
- Melakukan penilaian risiko halal sejak dini,
- Memetakan status halal bahan dan pemasok,
- Menyelaraskan cakupan halal dengan strategi pendaftaran BPOM,
- Memilih mitra manufaktur dan distribusi yang sesuai,
- Mengkoordinasikan proses BPJPH dan BPOM secara paralel.
Pendekatan terstruktur ini mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan pengerjaan ulang.
Mengubah Kepatuhan Menjadi Keunggulan Pasar
Perusahaan asing yang menghindari Permasalahan kepatuhan halal di Indonesia Mereka memperoleh lebih dari sekadar persetujuan regulasi. Mereka memperoleh:
- Proses pendaftaran distributor yang lebih cepat,
- Kepercayaan yang lebih tinggi terhadap regulator,
- Komersialisasi yang lebih lancar,
- Posisi pasar jangka panjang yang lebih kuat.
Sertifikasi halal, jika ditangani dengan benar, menjadi pendorong strategis alih-alih penghalang.
Kesalahan Pendaftaran Halal Dapat Dicegah
Sebagian besar kesalahan sertifikasi halal di Indonesia bukan disebabkan oleh peraturan yang rumit, tetapi oleh waktu yang kurang tepat, perencanaan yang tidak lengkap, atau asumsi yang keliru. Dengan persiapan yang tepat dan pemahaman regulasi yang baik, kesalahan-kesalahan ini sepenuhnya dapat dihindari.
Bagi bisnis asing, tidak cukup hanya mengikuti aturan; mereka perlu melakukannya dengan cara yang sesuai dengan lingkungan bisnis dan regulasi Indonesia.
Langkah Selanjutnya yang Dipikirkan dengan Cermat
Jika Anda sedang mencari informasi sertifikasi halal Baik itu untuk memperbaiki masalah yang sudah ada, mitra regulasi yang tepat dapat membantu Anda bergerak maju atau memperlambat prosesnya. Registrasi Produk Indonesia Membantu bisnis asing memahami dan mengikuti aturan halal Indonesia dengan mudah dan percaya diri.
